Kamis, 14 Juni 2012

Pemerintah Desa dalam Pengaturan UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah


A.    Nomenklatur dan Status Desa
Dalam UU No.32/2004,masalah nomenklatur diserahkan kepada masing-masing daerah. Artinya,setiap daerah bisa menyebut satuan pemerintahan terendah tersebut dengan istilah yang sudah hidup sejak zaman dulu seperti nagari, huta, gampong, kampung, marga, lembur dan lain-lain, tidak harus dengan istilah desa.
Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Dengan demikian kepala desa langsung di bawah pembinaan bupati/walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi yang membawahi desa-desa melainkan hanyalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya melainkan hanya sebagai pejabat pemerintah kabupaten yang mengepalai kecamatan. Dengan kata lain,camat adalah perpanjangan tangan bupati di wilayah kerja tertentu yaitu kecamatan yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemnagwasan dan pembinaan terhadap desa-desa.
B.     Kewenangan Desa
1.      Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul Desa
Berdasarkan pendapat Teer Haar,masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu:
a.       Sekumpulan orang yang teratur. Berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk kepada adanya pola tata tindakl sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.
b.      Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap. Artinya bahwa masyarakay desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga berasal dari kebiasaan,tata kelakuan dan adat istiadat. Lembaga ini menajdi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya.
c.       Mempunyai kewenangan mengurus harta benda. Berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah diatasnya.
Dengan demikian,maka yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.

2.      Urusan Pemerinyahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diserahkan Pengaturannya kepada Desa
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa adalah sebagai berikut:

1.      Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.      Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
3.      Bidang Kehutanan dan Perkebunan
4.      Bidang Perindustrian dan Perdagangan
5.      Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6.      Bidang Penanaman Modal
7.      Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.      Bidang Kesehatan
9.      Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
10.  Bidang Sosial
11.  Bidang Penataan Ruang
12.  Bidang Pemukiman/Perumahan
13.  Bidang Pekerjaan Umum
14.  Bidang Perhubungan
15.  Bidang Lingkungan Hidup
16.  Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
17.  Bidang Otonomi Desa
18.  Bidang Perimbangan Keuangan
19.  Bidang Tugas Pembantuan
20.  Bidang Pariwisata
21.  Bidang Pertanahan
22.  Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
23.  Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
24.  Bidang Perencanaan
25.  Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
26.  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27.  Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
28.  Bidang Pemuda dan Olahraga
29.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
30.  Bidang Statistik
31.  Bidang Arsip dan Perpustakaan


3.      Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota
Terhadap urusan pemerintahan yang sudah menajdi kewenangannya,pemerintah pemilik kewenangan dapat minta kepada pemerintah bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut disertai biaya dan sumber daya yang diperlukan. Model seperti itu,yaitu pemerintah atasan meminta kepada pemerintah bawahan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan miliknya tersebut,disebut tugas pembantuan.
Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat.pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Tugas pembantuan tersebut wajib disertai dengan dukungan pembiayaan,sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undnagan. Jika tugas pembantuan tidak disertai dengan pembiayaan,sarana dan prasarana serta sumber daya manusia maka desa berhak menolaknya.

4.      Urusan Pemerintahan Lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan Diserahkan Kepada Desa

C.     Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.      Pemerintah Desa
Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:
a.       Unsur pimpinan yaitu kepala desa
b.      Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
1)      Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
2)      Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,keagamaan dan lainnya
3)      Unsur kewilayaan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun
Dalam menjalankan tugasnya,kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
a.       Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
b.      Mengajukan rancangan peraturan desa
c.       Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
d.      Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
e.       Membina kehidupan masyarakat desa
f.       Membina perekonomian desa
g.      Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
h.      Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
i.        Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya,kepala desa mempunyai kewajiban:
a.       Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
b.      Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c.       Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d.      Melaksanakan kehidupan demokrasi
e.       Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
f.       Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
g.      Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
h.      Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
i.        Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
j.        Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
k.      Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
l.        Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
m.    Membina,mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
n.      Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
o.      Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup
Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun,yang dihitung sejak yang bersangkuta dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.
Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.       Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat
b.      Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
c.       Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
d.      Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
e.       Memahami sosial budaya masyarakat setempat
f.       Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

2.      Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,menampung an menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:
a.       Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
b.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
c.       Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
d.      Membentuk panitia pemilihan kepala desa
e.       Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
f.       Menyusun tata tertib BPD
Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga,pemangku adat,glongan profesi,pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil dimana paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang.

BPD mempunyai hak:
a.       Mengajukan rancangan peraturan desa
b.      Mengajukan pertanyaan
c.       Menyampaikan usul dan pendapat
d.      Memilih dan dipilih
e.       Memporleh tunjangan
Anggota BPD mempunyai kewajiban:
a.       Mengamalkan Pancasila,melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
b.      Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
c.       Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
d.      Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
e.       Memproses pemilihan kepala desa
f.       Mendahulukan kepetingan umum di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan
g.      Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
h.      Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar